Tujuh Tiyuh Dilaporkan ke Kejati Lampung

Tulangbawang Barat, BP
Sebanyak tujuh tiyuh (desa) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pengelolaan Dana Desa. Laporan tersebut disampaikan oleh penggiat sosial kontrol dari Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB) ke Aparat Penegak Hukum (APH) pada Jum’at (20/9/2019) pekan lalu.

Wardi Saputra, Sekretaris FW-MTB mendampingi Ketua Ari Irawan mengatakan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut hasil dari informasi masyarakat. “Yang jelas, masyarakat sudah mengeluh atas pengelolaan ataupun realisasi dana desa di tiyuh mereka yang setelah kami pelajari tentunya jauh menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku,” katanya, di Sekretariat FW-MTB, Rabu (25/9/2019). Bahkan, lanjut dia, masyarakat dan sebagian Aparatur Tiyuh mengeluarkan surat pernyataan yang isinya terkait penyimpangan dana desa.

Bacaan Lainnya

“Jadi, masyarakat dan Aparatur Tiyuh itu awalnya kebingungan mau laporan secara terang-terangan kemana sementara mereka khawatir diintimidasi. Sehingga mereka menyampaikan surat pernyataan itu kepada kami (FW-MTB), sebelumnya juga sudah disampaikan ke Camat namun tidak ada tindak lanjut,” terangnya.

“Atas dasar itu kami melakukan pengecekan lapangan, termasuk sempat berupaya untuk konfirmasi kepada Kepalou Tiyuh, koordinasi dengan stackholder terkait termasuk APH di kabupaten namun tidak digubris sementara ini jelas sudah bisa diproses secara hukum. Sehingga, laporan kami sampaikan kepada Kejati Lampung dengan harapan Kejati tidak main-main mengusut persoalan dana desa di Tubaba ini,” imbuh Wardi.

Sementara dijelaskan Irawan, selaku Ketua FW-MTB, modus KKN pada pengelolaan dana desa di 7 Tiyuh itu beragam. Yakni, mulai dari pengelolaan secara sistematis oleh keluarga besar Kepalou Tiyuh dan menutup-nutupi akses publik, sampai anggarannya terealisasi namun kegiatannya tidak ada (fiktif).

“Nah, ini yang kami rangkum menjadi satu berkas laporan. Karena, perlu kami sampaikan bahwa secara administrasi Klir, tapi APH dapat mengerahkan Bidang Intelejennya untuk kroscek secara fair agar ketemu dimana unsur KKNnya,” cetus dia.

“Persoalan yang sudah terlihat jelas yaitu kegiatan fisik seperti pengerasan jalan, gorong-gorong, sumur bor dan fisik lainnya, pada Peraturan Bupati tentang Harga Satuan kan jelas, namun indikasinya mayoritas anggarannya di mark up, bahkan yang paling banyak terjadi anggaran yang tumpang tindih yaitu pembelian alat tulis kantor,” beber Irawan.

Irawan memaparkan, bahwa yang terjadi di 7 tiyuh yakni Tiyuh Penumangan dan Tirta Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah, Gunung Menanti dan Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Batu Putih yakni Tiyuh Toto Wonodadi dan Margodadi, serta Tiyuh Kibang Budijaya Kecamatan Lambu Kibang yang dilaporkan ke Kejati Lampung itu menggunakan modus-modus yang beragam yang faktanya oknum pengelola dana desa tersebut memperkaya diri sendiri.

“Kami berharap agar Kejati Lampung memproses secara hukum ke-7 tiyuh itu dengan harapan ada dampak positif bagi pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Tubaba. Saya tegaskan bahwa kami melaporkan dana desa ini murni dengan niat pencegahan Tindak KKN pada dana desa, sehingga masyarakat dapat menikmati implementasi dana desa dengan utuh,” tukas Irawan.

Sementara, saat laporan indikasi KKN masuk ke Kejati Lampung, Ketua FW-MTB Ari Irawan didampingi Anggotanya diterima oleh Pegawai Kejati di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Lampung dan berkas laporan langsung di register dalam Penyampaian informasi pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM). “Kita terus koordinasi perkembangannya,” pungkasnya. (samsuri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + 2 =