Komisi V DPRD Lampung Tanggapi Isu Pemalsuan Data Kematian Covid-19

Bandar Lampung, BP
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Lampung yang dituding telah melakukan pemalsuan jumlah angka kematian Covid-19 di Lampung, Syarif Hidayat anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Angkat bicara hal tersebut. Selasa (21/9/2021).

Diketahui terungkap perbedaan mencolok data kasus kematian harian akibat Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data Kemenkes RI, Lampung menjadi daerah dengan tingkat kematian Covid-19 paling tinggi di Indonesia sepanjang 2021. Namun, data di daerah menunjukkan fakta yang sebaliknya. Misalnya, data nasional per 27 Juli 2021 menyebutkan, angka kematian Covid-19 di Lampung sebanyak 255 kasus. Namun per tanggal yang sama, Dinkes Provinsi Lampung melaporkan 52 kasus kematian saja.

Dalam hal tersebut Syarif Hidayat anggota komisi V DPRD mengatakan, bahwa kemenkes RI dan Dinkes Provinsi Lampung harus menelusuri data tersebut dan mencari sumber datanya, agar Klop dan seimbang, harus sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang data tersebut agar tidak terjadi data yang berbeda. Apabila ada perbedaan lebih kecil iya jadi pertanyaan kenapa bisa gitu, apa maksudnya padahal kan itu kematian.

Lanjutnya, padahal itu sesuatu yang sangat Hak Asasi dan sangat Naif untuk di manipulasi.

“Misalnya orang itu memanipulasi data kematian untuk supaya kinerjanya dianggap baik, itu menurut saya sangat Naif karena ini berkaitan dengan jiwa,” terang Syarif.

Kemudian harus terbukanya dalam evaluasi kematian kasus covid-19 yang dalam artinya disampaikan pada semuanya dan juga terkait kesalahan data itu.

“Bukan hanya kesalahan Dinkes saja dan bukan tanggungjawab dinkes saja, kalau ada yang meninggal. Artinya secara keseluruhan semua pihak harus bertanggungjawab termasuk kita,” ungkapnya.

“Seharusnya lebih fokus kepada penanggulangan kasus covid-19 ini supaya tidak terjadi perbedaan data, dari pada aspek yang politisme tentang pencopotan dan sebagainya,” pungkas Syarif Hidayat. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 1 =