Ancam KPM, Kadis Sosial Lamsel dan PT MJM Diduga “Kongkalikong” Kurangi Volume BPNT

Lampung Selatan, BP
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan, diduga bermasalah. Program dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi keluarga kurang mampu ini diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

Bantuan yang sebelumnya diterima para KPM sebanyak 10 kg beras dan 8 butir telur setiap bulannya, kini berkurang. Mereka hanya menerima beras 8 kg beras dan 6 butir telur.

Bacaan Lainnya

Penyaluran BPNT September yang kuat dugaan bermasalah ini, diduga memang telah dirancang sebelumnya oleh oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar, lantaran akan mendapat keuntungan dari pihak supplier, sesuai yang dijanjikan.

Pada Agustus lalu, Dinas Dosial menggelar rapat koordinasi bersama perangkat desa di Kantor Kecamatan Kalianda membahas penyaluran BPNT untuk September. Dalam rakor itu, aparat desa diarahkan untuk menerima suplay beras dan telur dari PT Mubarokah Jaya Mandiri (MJM).

“Saat itu kami seluruh perangkat desa diundang oleh Dinas Sosial yang difasilitasi oleh kecamatan. Yang dibahas adalah mengenai penyaluran BPNT untuk September, yang saat itu diungkapkan pihak dinas volumenya akan berkurang dari biasanya, menjadi hanya 8 Kg beras dan 6 butir telur,” ujar perangkat desa ini seraya mewanti-wanti agar namanya jangan disebutkan, Kamis (19/9/2019).

Di dalam pertemuan itu, sambung dia, Kepala Dinsos Dulkahar bahkan mengancam akan mencoret kepesertaan KPM jika ada warga yang menolak pengurangan volume bantuan tersebut.

“Catat namanya, apa desanya. Hanya butuh waktu 5 menit untuk mencoret dari kepesertaan dari KPM,” ancam Dulkahar seperti yang diungkapkan perangkat desa tadi.

Bahkan, sambung dia, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kadinsos itu, ternyata menyertakan hadir perwakilan PT MJM. Selain mengenalkan pihak perusahaan suplyer, Dulkahar juga langsung meminta pihak desa melakukan pembayaran penyaluran BPNT bulan September, saat itu juga ke PT MJM.

“Saat itu pihak Dinas langsung berinisiatif membawa EDC, alat pembayaran BPNT digital agar transaksi pembayaran ke PT MJM segera dilaksanakan pada saat itu juga,” beber perangkat desa ini.

Sementara, dari hasil investigasi di lapangan, penyaluran BPNT untuk bulan September sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan, yakni Kalianda, Palas, Bakauheni dan Candipuro.

Menurut pengakuan warga penerima, penerimaan jumlah beras memang hanya 8 Kg dengan kualitas biasa. Kemudian telur sebanyak 6 butir dengan jenis telur ayam ras. “Baru ini pak, sebelumnya beras 10 kg dan telur 8 butir. Saya kurang tahu juga kenapa bantuan yang ini malah berkurang,” ujar warga Kecamatan Kalianda ini.

Padahal, jika merujuk dari Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) tertanggal 15 Juli 2019, Kemensos RI telah menunjuk Bulog (Badan Urusan Logistik) menjadi manajer suplier BPNT yang dilaksanakan sejak September ini, di seluruh Indonesia.

“Kami duga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar sengaja telah mengangkangi SE itu dengan tujuan mendapat keuntungan dengan bekerjasama dengan PT MJM untuk penyaluran BPNT di Lampung Selatan,” ujar ketua Ikatan Keluarga Kemuakhian Lampung Selatan, Ruli Hadi Putra.

Sementara, Kepala Kantor Seksi Logistik Kabupaten Lampung Selatan (Kansilog Lamsel), Arif Rahman dengan tegas menyatakan bahwa hingga kini pihak bulog belum mendistribusikan BPNT. Saat ditemui, Arif menyatakan pada prinsipnya pihaknya sudah dalam posisi siap 100 persen dalam penyaluran BPNT. Namun, kata Arif, ada masalah non tekhnis yang perlu dikoordinasikan lagi dengan pihak terkait sebelum benar-benar penyaluran perdana akan dilakukan.

“Belum. Untuk penyaluran BPNT bulan September ini memang menjadi kewenangan kami, tapi kami dalam persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait. Insya Allah dalam waktu dekat ini,” tutur Arif Rahman.

PESAWARAN
Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pesawaran, pendistribusian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga bermasalah. Bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp110.000 per bulan, yang disalurkan melalui e-Warung yang ditunjuk oleh pihak bank, disinyalir banyak penyimpangan.

Seperti yang disampaikan salah satu penerima manfaat BPNT di Kecamatan Gedongtataan. Warga yang tidak mau menyebutkan namanya ini, mengaku telah dua kali menerima sembako berupa 8 kg beras dan 6 butir telur dalam setiap pencairan.

“Ya, saya dua kali mengambil bantuan dari warung dapetnya beras 8 kilo sama telur 6 biji setiap ngambil,” ujarnya.
Ia tidak mengetahui berapa harga sembako yang diterima dari pihak warung. “Tapi kalau jumlah uang yang ditransfer ke rekening, ya tahu Rp110.000 per bulan,” ungkapnya.

Sementara, warga lainnya di Kecamatan Negeri Katon, juga mengaku telah menerima bantuan dari program BPNT. Bahkan dirinya menerima bantuan tiga bulan sekaligus berupa beras 24 kg beserta telur 1 kg.

“Kalau saya menerima tiga bulan sekaligus, beras tiga sak isi delapan kiloan dan telur satu kilo,” ujarnya. (ricky/imron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

28 − = 26